Poligami dalam Lintasan Sejarah

Poligami bisa jadi merupakan tradisi yang sudah lama menggejala di dalam sejarah umat manusia. Pada tahun 1940-an, G.P. Murdock —seorang antropolog Barat – membuat sebuah penelitian yang memberi bukti bahwa banyak kelompok masyarakat di dunia menjalankan praktik poligami sejak dahulu. Murdock mengambil sampel 565 kelompok masyarakat dari semua benua dan daerah di muka Bumi. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa hanya 19% kelompok masyarakat yang melakukan monogami. Sisanya yakni 81% justru mempraktikan poligami. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, praktik poligami lazim juga dilakukan oleh para raja dan kaisar dari berbagai peradaban dunia. Menurut Al-Siba’i — sebagaimana dikutip oleh Baidan dalam Tafsir bi Al-Ra’yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Alquran (1999) — menyebutkan ribuan tahun lalu praktik beristri banyak berjalan secara subur di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada jaman purba. Bangsa-bangsa penakluk seperti Arab, India, Romawi, Persia, Babilonia, Yunani, Cina sudah tak asing lagi dengan gaya hidup seperti itu. Poligami di kalangan mereka tak memiliki batasan jumlah. Bahkan seorang kaisar dari sebuah dinasti yang hidup di daratan Cina diberitakan mempunyai istri berjumlah 30.000 perempuan. Dalam agama Hindu dan Budha, kendati masyarakat biasa tidak diwajibkan untuk berpoligami, namun para raja dibolehkan untuk memiliki empat istri. Ini secara jelas disebutkan dalam Arthasastr,The Smertis dan The Epic. Dua buku itu bahkan memuat pengaturan seorang laki-laki boleh memiliki beberapa istri dari kastanya sendiri atau kasta di bawahnya. Secara historis, poligami juga dikaitkan dengan agama samawi. Teologi Yahudi menyatakan bahwa laki-laki diperkenankan untuk memiliki istri lebih dari satu. Bahkan disebutkan Taurat (kitab suci Agama Yahudi), Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman disebutkan memiliki istri yang tak cukup dihitung dengan jari. Dunia Kristen juga tidak lepas dari isu poligami tersebut. Pada 1650, pemeluk agama Kristen di Perancis pernah mendapatkan fatwa, boleh memiliki 2 istri. Kebiasaan itu akhirnya dihapus setelah para ksatria Kristen sepulang dari Perang Salib. Sebelum Islam datang, suku-suku Badui di Jazirah Arab juga memiliki tradisi beristri tanpa batas. Banyaknya istri menentukan posisi sosial laki-laki di mata kaumnya. Karena anggapan itu pula, laiknya hewan ternak, para perempuan Arab pra Islam bisa diperjualbelikan di pasar-pasar. “mBA………Hati-hati yah! ma orang disamping mba………..yang penganut paham poligami………..hehehe…………….”

Leave a comment »

Prakarsa Rakyat

Jakarta, DALAM novelnya, Brave New World, yang ditulis pada 1931, Aldous Huxley bercerita mengenai

rekayasa genetika di masa depan untuk mengelompokkan anak manusia berdasarkan tingkat kecerdasan

menjadi lima jenis, mulai dari alfa plus, beta, sampai dengan epsilon. Dengan kecerdasan dan kemampuan

super, manusia jenis alfa plus menempati posisi penting dalam masyarakat dan mendapatkan berbagai

privilese. Sebaliknya, manusia epsilon bertubuh kerdil dan bodoh sehingga mereka harus puas bisa bekerja

sebagai penjaga lift atau tangga berjalan.

Setiap manusia merasa puas dengan kemampuan dan peran

masing-masing dalam masyarakat karena memang sudah dikondisikan demikian sejak proses penciptaan di

laboratorium. Proses pembelajaran dan kondisi emosional anak dikontrol melalui mesin dan obat-obatan.

Alhasil, masyarakat di dunia baru ini memang tampak teratur. Tidak ada kekacauan, kejahatan, atau bahkan

protes.

Rencana pemerintah untuk membagi anak di sekolah dalam dua jalur pendidikan formal

(standar dan mandiri) sudah memancing respons dari kalangan pendidik (Kompas, 7/4 dan 13/4).

Pengelompokan anak berdasarkan kemampuan akademis dan finansial ini akan membawa dampak sangat

serius bagi proses pendidikan anak-anak bangsa dan perubahan dalam masyarakat.

Pemisahan anak

berdasarkan kemampuan akademis dan kecerdasan memang tidak bisa dihindari sama sekali. Dalam era

komersialisasi sekolah saat ini, fenomena segregasi yang tampak pada munculnya sekolah-sekolah

“unggulan” dan “buangan” makin kentara seiring dengan segregasi permukiman berdasarkan kelas

sosio-ekonomi dan persaingan antarsiswa maupun antarsekolah. Namun, fakta ini tidak berarti rencana

pemerintah untuk melegalkan pembagian jalur pendidikan formal bisa dibenarkan begitu saja. Di balik

beberapa keuntungan yang mungkin bisa didapatkan dari kebijakan ini, pembagian jalur pendidikan formal

akan mengarah kepada proses dehumanisasi anak manusia seperti yang terjadi pada masyarakat dystopia di

Brave New World.

Pengelompokan akademis

Kebijakan dan praktik pengelompokan anak

berdasarkan kemampuan akademis (ability grouping), baik di dalam kelas, sekolah, maupun antarsekolah,

merupakan salah satu topik penelitian dan perbincangan yang kontroversial di kalangan para pendidik.

Pencarian di mesin pencari Google dengan kata kunci ability grouping menghasilkan hampir dua juta artikel

dan situs. Para pendidik yang mendukung praktik ini menyebutkan kemudahan bagi para pengajar untuk

memfokuskan pengajaran pada satu tingkatan kemampuan siswa dan menyesuaikan kecepatan pengajaran

dengan kebutuhan kelompok yang homogen. Selain itu, anak-anak “pandai” seharusnya diberikan tantangan

lebih dan kesempatan untuk maju lebih cepat dari rekan-rekannya yang kurang pandai.

Kebanyakan

artikel dan penelitian justru mengkritisi praktik pembagian siswa berdasarkan kemampuan akademis dengan

beberapa alasan. Pertama, kriteria yang biasanya digunakan untuk membagi siswa sering kali merupakan

persepsi subyektif dan pemahaman yang sempit mengenai konsep kecerdasan anak. Kedua, pengelompokan

akan menimbulkan pelabelan anak (pintar, bodoh, cepat, lamban) dan kerancuan antara konsep kecepatan

belajar dan kapasitas belajar. Ketiga, penempatan anak pada kelompok atau jalur yang berbeda akan

mengarah pada harapan, target, dan ekspektasi yang berbeda pula terhadap anak, padahal ada penelitian

yang mendukung bahwa motivasi dan hasil belajar anak terkait secara positif dengan ekspektasi guru dan

mitra belajarnya.

Sekali anak dimasukkan dalam satu kelompok tertentu kemungkinan sangat besar

anak tersebut akan tetap tinggal di kelompok itu sampai akhir masa sekolahnya. Vonis mengenai kemampuan

anak pada masa pendidikan sama dengan ramalan yang akan menjadi kenyataan. Bahkan selepas dari masa

sekolah, label ini akan terus melekat dalam diri anak. Di Harvard Educational Review (1996), Welner dan Oakes

mendesak agar pengadilan turun tangan dan melarang pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan

akademis.

Mengajar di kelas yang berisi anak- anak dengan tingkat dan jenis kemampuan yang

berbeda memang tidak mudah bagi guru. Metode pengajaran satu arah (ceramah, misalnya) tidak akan efektif.

Namun, justru inilah tantangan bagi guru dalam proses pengembangan profesionalisme mereka untuk

meningkatkan pendekatan dan metodologi pengajaran. Juga tantangan bagi birokrasi pendidikan untuk

memfasilitasi guru dalam pengembangan profesionalisme mereka.

Pada sisi yang lain tantangan lebih

yang diberikan kepada anak-anak “pandai” seharusnya tidak hanya berupa materi lebih sulit yang akan

memacu perkembangan kognisi mereka semata. Anak- anak yang dimasukkan dalam kategori “pandai”

seharusnya juga diberi kesempatan untuk mengembangkan afeksi, kesabaran, dan kedewasaan emosional

untuk bisa belajar bersama dengan anak- anak dengan kapasitas dan kecepatan belajar yang berbeda.

Pengelompokan sosio-ekonomis

Pembagian jalur juga akan dilakukan berdasarkan

kemampuan finansial anak. Dampak yang akan timbul dari kebijakan ini amat serius dan membawa berbagai

persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan yang homogen.

Anak-anak dari keluarga mampu akan berinteraksi dengan anak-anak lain yang setara secara sosio-ekonomis

dan demikian pula dengan anak-anak miskin. Padahal, seharusnya anak-anak dari berbagai latar belakang

sosio-ekonomis bisa berinteraksi dan memperkaya dengan pengalaman hidup mereka masing-masing.

Sempitnya lingkungan belajar selama masa sekolah akan membuat anak kehilangan kesempatan

untuk mengembangkan empati dan solidaritas terhadap orang lain yang berbeda. Anak perlu belajar

mengembangkan kemauan dan kemampuan untuk mengenal dan menghargai manusia lain sebagai seorang

individu yang utuh dan bukannya sebagai anggota suatu kelompok yang asing dan mengancam.

Realitas di masyarakat saat ini, terutama di kota-kota besar, memang sudah menunjukkan pemisahan

warga masyarakat berdasarkan kelas seperti yang terlihat di lingkungan permukiman, pusat perbelanjaan,

sekolah, tempat rekreasi, dan bahkan tempat ibadah. Yang seharusnya dilakukan oleh para pembuat kebijakan

pendidikan adalah mendesain model pendidikan yang bisa menyiapkan anak-anak agar nantinya mereka bisa

menjadi agen perubahan dan mendobrak berbagai sekat dalam masyarakat.

Jika pembagian jalur

pendidikan formal standar dan mandiri ditujukan untuk memudahkan alokasi beasiswa bagi siswa-siswa

miskin, solusi tambal sulam ini sangat tidak bertanggung jawab. Berbagai kebocoran dan penyelewengan dana

subsidi pendidikan di berbagai tempat seharusnya ditindak- lanjuti dengan upaya penegakan hukum yang

tegas, bukannya dengan kebijakan yang akan menimbulkan dampak sangat destruktif dalam proses

pendidikan anak. Demikian juga dengan ketidakmampuan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar

sembilan tahun bagi semua anak Indonesia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU 20/2003.

Di balik segala keteraturan dalam masyarakat Brave New World seperti yang dijanjikan dalam jargon

mereka, komunitas, identitas, dan stabilitas, ada proses dehumanisasi manusia. Pembagian anak ke dalam

jalur pendidikan formal standar atau mandiri di Indonesia juga akan menghasilkan komunitas anak bangsa

yang tersekat-sekat, identitas sebagai hasil proses yang diskriminatif, dan stabilitas yang hanya

menguntungkan penguasa. Di balik segala tatanan yang tampaknya teratur itu muncul suatu kegamangan

karena segala upaya pengelompokan dan pengondisian manusia sesuai label yang diciptakan penguasa telah

mencerabut kebebasan manusia untuk menjadi dirinya sendiri dan mencapai yang terbaik yang dia bisa.

Jangan sampai kecenderungan penguasa untuk melenyapkan segala sesuatu yang tidak

menyenangkan mengacaukan dunia pendidikan. Setelah rumah-rumah kumuh dan para pedagang kaki lima

digusur dan dihilangkan dari pandangan, akan dibawa ke manakah anak- anak “miskin dan bodoh”? Tidak ada

jalan pintas atau solusi tambal sulam yang akan membawa dampak efektif dalam proses pendidikan anak.

Untuk mengatasi berbagai kerumitan dalam sistem pendidikan nasional, air mata juga dibutuhkan.

Seperti kata Shakespeare dalam Othello, “If after every tempest came such calms, may the winds blow till they

wakened death” (Jika setiap badai berakhir dengan kedamaian, semoga angin bertiup sampai membangunkan

kematian).

Leave a comment »

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Comments (1) »